Catat Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019

Jadwal Tentative Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019

Tak dapat dipungkiri seleksi CPNS merupakan hal yang sangat dinanti oleh para pencari kerja di Indonesia, antusias masyarakat terhadap rekrutmen CPNS masih sangat tinggi mungkin dikarenakan PNS merupakan pekerjaan yang dianggap dapat mengangkat harkat dan martabat seseorang (jika diperhatikan dari seragamnya kali ya).

Rapat koordinasi Kepegawaian Tahun 2019 di Yogyakarta pada 25 September 2019 yang lalu menghasilkan kebijakan rekrutmen CPNS Tahun 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Deputi Bidang SDM Aparatur. Disampaikan bahwa tantangan Era Industri 4.0 akan mengakibatkan terjadi pergeseran pekerjaan "dimana pekerjaan rutin dengan keahlian rendah terancam perubahan" perlu SDM yang berkelas dunia dan profesional. Untuk menghasilkan Digital Talent maupun Digital Leader dibutuhkan Smart ASN yang mampu bersaing dalam tantangan Era Industri 4.0 dimaksud. 

Kondisi saat ini PNS Indonesia berjumlah 4.286.918 (data per 30 Juni 2019) dimana sebagian besarnya merupakan pelaksana/ pengadministrasi umum (39%), kemudian diikuti Jabatan Fungsional (JF) Guru (35%), JF Teknis  & Kesehatan (15%) serta Jabatan Struktural (11%) sumber: BKN 2019. Untuk rekrutmen CPNS 2019 direncanakan sebanyak 197.111 yang akan ditempatkan di 74 K/L dan 467 Pemda. Nah, untuk rencana pelaksanaan seleksi CPNS 2019 dijadwalkan mulai dari tahapan pengumuman (oktober 2019) sampai dengan pelaksanaan dan integrasi nilai SKD dan SKB (April 2019). Secara lengkap silahkan catat jadwal tentative pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS 2019 berikut ini :

sumber: Paparan KemenPAN&RB Rakor Kepegawaian Nasional

Walaupun jadwal masih bersifat tentative (dapat berubah) tapi setidaknya kita dapat mengetahui gambaran pelaksanaan dan tahapan seleksi dan biasanya perencanaan melalui jadwal tentative yang telah ditetapkan Instansi Pemerintah tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan.

semoga tulisan ini mampu membantu para pembaca untuk menambah informasi terbaru terkait seleksi CPNS 2019, saran saya persiapkan diri anda karena persiapan yang baik akan sebanding dengan hasil didapatkan dan ingat, selalu jauhi oknum-oknum tak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan  seleksi CPNS.

Read More

Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Berhubung saat ini Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diundangkan, sakudesa mencoba membagikan tulisan dan share Peraturan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut di atas, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 masih di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berikut daftar kegiatan yang tercakup dalam Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 

1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin; 

2) penerangan lingkungan pemukiman; 

3) pedestrian; 

4) drainase; 

5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 

6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 

7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 

8) sumur resapan; 

9) selokan; 

10) tempat pembuangan sampah; 

11) gerobak sampah; 

12) kendaraan pengangkut sampah; 

13) mesin pengolah sampah; 

14) pembangunan ruang terbuka hijau; 

15) pembangunan bank sampah Desa; dan 

16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: 

1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS; 

2) tambatan perahu; 

3) dermaga apung; 

4) tambat apung (buoy); 

5) jalan pemukiman; 

6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 

7) jalan poros Desa; 

8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 

9) jembatan Desa: 

10) gorong-gorong; 

11) terminal Desa; dan 

12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain: 

1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 

2) pembangkit listrik tenaga diesel; 

3) pembangkit listrik tenaga matahari; 

4) pembangkit listrik tenaga angin; 

5) instalasi biogas; 

6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan 

7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 

1) jaringan internet untuk warga Desa; 

2) website Desa; 

3) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 

4) radio Single Side Band (SSB); dan 

5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: 

1) air bersih berskala Desa; 

2) jambanisasi; 

3) mandi, cuci, kakus (MCK); 

4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 

5) balai pengobatan; 

6) posyandu; 

7) poskesdes/polindes; 

8) posbindu; 

9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; 

10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan 

11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 

1) taman bacaan masyarakat; 

2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD; 

3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 

4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 

5) wahana permainan anak di PAUD; 

6) taman belajar keagamaan; 

7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 

8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 

9) bangunan perpustakaan Desa; 

10) buku/bahan bacaan; 

11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 

12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 

13) film dokumenter; 

14) peralatan kesenian dan kebudayaan; 

15) pembuatan galeri atau museum Desa; 

16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; 

17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan 

18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1) bendungan berskala kecil; 

2) pembangunan atau perbaikan embung; 

3) irigasi Desa; 

4) pencetakan lahan pertanian; 

5) kolam ikan; 

6) kapal penangkap ikan; 

7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 

8) tambak garam; 

9) kandang ternak; 

10) mesin pakan ternak; 

11)mesin penetas telur; 

12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 

13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,); 

14) embung Desa; 

15)gudang pendingin (cold storage); 

16)sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air); 

17)alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 

18)alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 

19)keramba jaring apung; 

20)keranjang ikan; 

21)alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 

22)alat produksi es; 

23)gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 

24) tempat penjemuran ikan; dan 

25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1) mesin jahit; 

2) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 

3) mesin penepung ikan; 

4) mesin penepung ketela pohon; 

5) mesin bubut untuk mebeler; 

6) mesin packaging kemasan; 

7) roaster kopi; 

8) mesin percetakan; 

9) bioskop mini; 

10) alat pengolahan hasil perikanan; 

11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan 

12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1) pasar Desa; 

2) pasar sayur; 

3) pasar hewan; 

4) tempat pelelangan ikan; 

5) toko online; 

6) gudang barang; 

7) tempat pemasaran ikan; dan 

8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 

1) ruang ganti dan/atau toilet; 

2) pergola; 

3) gazebo; 

4) lampu taman; 

5) pagar pembatas; 

6) pondok wisata (homestay); 

7) panggung kesenian/pertunjukan; 

8) kios cenderamata; 

9) pusat jajanan kuliner; 

10) tempat ibadah; 

11) menara pandang (viewing deck); 

12) gapura identitas; 

13) wahana permainan anak; 

14) wahana permainan outbound; 

15) taman rekreasi; 

16) tempat penjualan tiket; 

17) angkutan wisata;

18) tracking wisata mangrove; 

19) peralatan wisata snorkeling dan diving; 

20) papan interpretasi; 

21) sarana dan prasarana kebersihan; 

22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 

23) internet corner; dan 

24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1) penggilingan padi; 

2) peraut kelapa; 

3) penepung biji-bijian; 

4) pencacah pakan ternak; 

5) mesin sangrai kopi; 

6) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 

7) pompa air; 

8) traktor mini; 

9) desalinasi air laut; 

10)pengolahan limbah sampah; 

11)kolam budidaya; 

12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan 

13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: 

1) pembuatan terasering; 

2) kolam untuk mata air; 

3) plesengan sungai; 

4) pencegahan kebakaran hutan; 

5) pencegahan abrasi pantai; 

6) pembangunan talud; 

7) papan informasi lingkungan hidup; 

8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal; 

9) rehabilitasi kawasan mangrove; 

10) penanaman bakau; dan 

11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 

1) kegiatan tanggap darurat bencana alam; 

2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 

3) pembangunan gedung pengungsian; 

4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 

5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 

6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 

7) P3K untuk bencana; 

8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan 

9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 

1) pelatihan pengelolaan air minum;

2) pelayanan kesehatan lingkungan; 

3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);

4) alat bantu penyandang disabilitas; 

5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas; 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 

7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak; 

8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 

9) sosialisasi gerakan aman pangan; 

10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll); 

11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 

12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura; 

13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia; 

14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes); 

15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal; 

16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll; 

17) sosialisasi dan kampanye imunisasi; 

18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 

19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa; 

20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; 

21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 

22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi; 

23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 

24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya; 

25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan; 

26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; 

27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 

28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa; 

29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan; 

30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan 

31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: 

1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); 

2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 

3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 

4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa; 

5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 

6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 

7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 

8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya; 

9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) 

11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 

12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 

13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin; 

14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin; 

15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah; 

16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; 

17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 

18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren; 

19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 

20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern. 

21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan; 

22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline; 

23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa; 

24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 

25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 

26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 

27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan 

28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 

2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 

3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 

1) pengelolaan terminal Desa; 

2) pengelolaan tambatan perahu; dan 

3) pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain: 

1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 

2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 

3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 

4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 

5) pengelolaan energi tenaga matahari; 

6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan 

7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 

1) sistem informasi Desa; 

2) website Desa; 

3) radio komunitas; 

4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan 

5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1) perbenihan tanaman pangan; 

2) pembibitan tanaman keras; 

3) pengadaan pupuk; 

4) pembenihan ikan air tawar; 

5) pengelolaan usaha hutan Desa; 

dst

secara lengkap silahkan download Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada lini di bawah ini:

DOWNLOAD

Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Read More

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan di atas yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Permendagri 20 Tahun 2018 sendiri merupakan transisi dari Peraturan sebelumnya yakni Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Ada beberapa point penting yang menjadi perhatian dari perubahan peraturan tersebut di atas, diantaranya :

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

113/2014

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa, dikelala dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.

20/2018

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partispatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember

kemudian berdasarkan struktur Pengelola Keuangan Desa

113/2014
1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.


2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.

3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur
Perangkat Desa,terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahara.



20/2018

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

PPKD terdiri atas:
a. Sekretaris Desa;
b. Kaur dan Kasi; dan
c. Kaur keuangan.

Pembinaan dan Pengawasan 

113/2014

1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

20/2018

1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

3) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.
Adapun bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, meliputi:

1. Laporan Keuangan terdiri atas;

Laporan Realisasi APB Desa, dan
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2. Laporan realisasi kegiatan; dan
3. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Demikian ulasan mengenai Permendagri 20 Tahun 2018, jika sobat ingin mendownload full + Lampiran beserta penjelasan singkat Permendagri 20 Tahun 2018 silahkan klik link di bawah ini:
Download
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa + Lampiran

Penjelasan Permendagri 20/2018

Read More

Definisi TPK Menurut Permendagri 20 Tahun 2018

TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ?

Transisi peraturan tentang pengelolaan keuangan desa yang pada saat ini di dasari oleh Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 membuat sebagian perangkat desa masih kebingungan mengenai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Sebenarnya dalam Permendagri 20 tahun 2018 tidak ada satu pasal pun yang menulis kata Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ), yang ada hanyalah Tim yang membantu Tugas Kaur dan Kasi ( selaku PPKD ) di dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1). Oleh sebab itu untuk menyesuaikan dengan pasal dimaksud di atas, penyebutan TPK diganti menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa, namun jika ingin tetap menggunakan singkatan TPK juga sah-sah saja, yang terpenting cara pembentukan tim, siapa saja anggota dan tugasnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun cara pembentukan Tim tersebut ialah diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKP Desa. Ketika sudah terbentuk, maka Kepala Desa wajib membuatkan Keputusan Kepala Desa. Adapun Tim sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) berasal dari :

• Perangkat Desa,
• Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM), dan atau
• Masyarakat Desa

Selanjutnya dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur TPKPB/J bertugas: 

1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa; 
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa; 
5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa; 
6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa; 
7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya; 
8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

Nah jika, sobat Saku Desa ingin mencari draft keputusan kepala desa tentang TPKPB/J, silahkan download gratis, link di bawah ini :

DOWNLOAD 

Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa (TPKPB/J) Tahun 2019.

Read More

Diawali dengan Musyawarah Desa, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ditetapkan selambat-lambatnya bulan September

"September Ceria" sudah sampai dimanakah Dokumen Perencanaan Desa kita ?

Bulan september merupakan bulan yang cukup sibuk bagi Pemerintah Desa, amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyebutkan bahwa RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. mengapa dikatakan september ceria, agar mudah diingat karena sebenarnya masih banyak juga tugas lainnya yang perlu dipersiapkan Pemerintah Desa di bulan September, namun fokus kita pada artikel ini adalah RKP Desa

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa, selanjutnya disebutkan bahwa RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi:

•  Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Musyawarah Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
4. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang menjadi menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

• Pembentukkan Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, terdiri dari:

1. Kepala Desa selaku pembina;
2. Sekretaris Desa selaku ketua;
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
4. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
5. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. 
6. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. 
7. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;

2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan

4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

• Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pada tahap ini Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:

1. pagu indikatif Desa;
2. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.

Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa meliputi:

1.  rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
2. Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
4. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

• Penyusunan Rancangan RKP Desa

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

1. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
2. Pagu indikatif Desa;
3. Pendapatan asli Desa;
4. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
7. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
8. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang dilampiri:

1. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
3. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud diverifikasi oleh tim verifikasi.

• Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.

Penetapan RKP Desa

Adapun langkah-langkah penetapan RKP Desa adalah diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.
2. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
3. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
4. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Selesai, dan September kembali "ceria"

DOWNLOAD 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Read More

Lahirnya Undang-Undang Desa (Nomor 06 Tahun 2014)

Lahirnya Undang-Undang Desa (Nomor 06 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 lahir melalui proses yang cukup panjang dengan tujuan hendak mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian Desa melalui Undang-Undang tentang Desa sebenarnya juga menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah (bottom up). 

Secara kompleks dalam penjelesan umum UU Desa, tujuan pengaturan tentang Desa adalah : 

1.  Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. 
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. 
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama. 
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. 
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. 
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Jadi, melalui penjelasan di atas pemahaman awam kita tentang Desa seharusnya tidak sebatas dana desa, alokasi dana desa yang 1 Milyar itu. Ada sekitar 112 pasal dan 249 ayat yang terkandung di dalam uu desa. Cukup pelik memang untuk memahaminya, namun jika kita bekerja sebagai perangkat Desa, Pihak Kecamatan, Instansi terkait yang menangani Desa ataupun LSM, kita harus setidaknya mengerti esensi dari UU Desa tersebut. 

Silahkan download link berikut untuk memahami penjelasan dan anotasi dari UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa :

UU Nomor 06 Tahun 2014 (pdf)

Buku Bantu Siklus Implementasi UU Desa

Read More